Selasa, 03 Januari 2017

Ahok ( Basuki Tjahja Purnama )

Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) berencana merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi. Ada kurang lebih 1.060 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dihapuskan.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bahwa rencana tersebut persis yang dia lakukan pada 2 Januari 2015 lalu. "Ya, memang kita kan mengubah struktur organisasi. Ini persis seperti yang saya lakukan pada 2 Januari 2015," kata Ahok kepada wartawan usai blusukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1/2017).

Waktu itu, kata Ahok, dia mengurangi hampir 2.000 jabatan. Tahun ini ada sekitar 1000 jabatan lagi yang akan dihilangkan. "Kami kan pengin makin ramping, sehingga pejabat bekerjanya sungguh-sungguh," kata dia.

Menurut Ahok, bila SKPD di Pemprov DKI tak dirampingkan, maka akan berdampak banyak pegawai yang menganggur. Bahkan jumlah pegawai yang nganggur tersebut jumlahnya seribu lebih.

"Kalau enggak (dirampingkan), pemain cadangannya banyak. Yang nganggur banyak nih, Eselon III, IV, seribu lebih menganggur," kata Ahok.

Sebelumnya Plt Gubernur DKI Soni meminta masukan dari Ahok soal rencana perampingan SKPD di lingkungan Pemprov ini. Namun hingga pekan lalu, dia belum menerima masukan dari Ahok.

"Saya belum terima responsnya. Yang penting bagi saya bagian dari etika administrasi pemerintahan seorang Plt tidak dilarang untuk kemudian memperoleh berbagai input tentunya, terutama dari gubernur nonaktif," kata Soni.

Menurut Sumarsono konsultasi ini dilakukan agar ketika selesai cuti, Ahok dan Djarot sudah 'nyambung' dengan susunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru.

"Kalaupun enggak ada masukan, saya anggap mungkin sudah setuju dengan apa yang kita lakukan," lanjut Sumarsono.

Sumarsono akan memulai rotasi jabatan tersebut pada 3 Januari 2017. Ia akan mengisi posisi-posisi tersebut dengan pilihan terbaik.

"Menggunakan talent pool kemudian assessment, sehingga posisinya pilihan terbaik. Karena ada 1.060 yang harus dihapuskan. Tentu kita mencari pejabat-pejabat yang terbaik. Ada dewan jabatan melakukan itu, ada arahan saya. Tetapi kami mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, khususnya petahana," ucapnya.
Reactions:

0 comments:

Posting Komentar