Rabu, 23 November 2016

 


 Jakarta - Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) meminta untuk tidak lagi melakukan aksi demo pasca 4 November. Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq menyatakan tak ada pihak yang boleh melarang aksi demo.

"Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi UU nomor 9 tahun 1998, siapapun orang di Indonesia tidak boleh melarang atau menghadang unjuk rasa yang dijamin UU, Presiden sekalipun," ucap Rizieq.

Hal itu disampaikan Rizieq di kantor Bareskrim sementara di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Jakpus, Rabu (23/11/2016). Rizieq baru saja diperiksa sebagai ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki T Purnama.

"Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 9, barang siapa menghalangi atau menghadang unjuk rasa damai dengan kekerasan, yang dilindungi UU itu dipidana 1 tahun penjara," ucap Rizieq.

"Jadi sekali lagi, aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang," sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sudah menyatakan bahwa demonstrasi pada 2 Desember yang rencananya akan diawali dengan Salat Jumat di Jalan Sudirman Thamrin, dilarang. Pelarangan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

MUI juga mengimbau agar aksi demonstrasi tidak dilakukan. MUI meminta diplomasi dan musyawarah dikedepankan.
Reactions:

0 comments:

Posting Komentar